Contoh Hak Interpelasi

Contoh Hak Interpelasi. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara Hak Interpelasi diusulkan paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi Usul meminta keterangan oleh Pimpinan DPRD.

Untuk menggunakan hak interpelasi menurut Pasal 194 dan 195 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD (UU MD3) diperlukan usul dari minimal 25 orang anggota DPR yang berasal dari lebih dari 1 fraksi untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR Usulan itu menjadi hak interpelasi apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR.

HakHak DPR dan Kewajiban Anggota DPR Beserta Penjelasannya

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dibekali 3 hak Tiga hak tersebut disebutkan dalam UU No 17 Tahun 2014 pasal 79 yakni hak Interpelasi.

Hak Interpelasi: Pranata Pengawasan DPR/DPRD Terhadap

Hak interpelasi merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara 2 Hak Angket DPR Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undangundang atau kebijakan.

Tentang DPR Dewan Perwakilan Rakyat

Hakhak tersebut diberikan oleh konstitusi kepada DPR dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Hak interpelasi dan hakhak yang lain yang dimiliki Dewan itu harus digunakan secara selektif.